Keraton Kesultanan Bulungan

Dijelaskan dalam buku SEKILAS SEJARAH KESULTANAN BULUNGAN DARI MASA KE MASA yang ditulis oleh: H.S. Ali Amin Bilfaqih, S.Ip. bahwa peristiwa pembakaran dan penjarahan Kesultanan Bulungan terjadi pada tanggal 23-24 Juli 1964. Sejumlah kerabat dan keluarga Sultan ditangkap, terbunuh dan dinyatakan hilang tanpa status. mereka dituduh melakukan gerakan subversif BULTIKEN (Bulungan-Tidung-Kenyah).

Peristiwa ini terjadi setelah masa pemerintahan Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin berakhir atau setelah beliau wafat (wafat pada tanggal 21 Desember 1958). Ketika beliau wafat status Bulungan masih merupakan Daerah Istimewa. Beliaulah kepala daerah istimewa Bulungan (DIB) yang pertama dan terakhir karena pada masa selanjutnya dengan Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959, status DIB diubah menjadi Daerah Tingkat (Dati) II Bulungan dan ditetapkan Andi Tjatjo Gelar Datuk Wiharja (1960-1963) sebagai Bupati yang pertama. Pada masa selanjutnya Andi Tjatjo digantikan oleh: Damus Managing Frans (1963-1964). Setelah kurang lebih satu tahun beliau digantikan oleh: E.N. Zakaria Mas Tronojoyo (1964-1965). Kemudian secara berurutan hingga pejabat Bupati yang ke-11 (pada saat sekarang ini) adalah Drs. H. Budiman Arifin, M.Si. demikianlah catatan-catatan yang dihimpun dan ditulis oleh Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Bulungan dalam Profil Kabupaten Bulungan (2008).

Komparasi data-data tersebut melahirkan analisa logis bahwa sistem pemerintahan kesultanan di wilayah Bulungan telah berakhir setelah Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin wafat dan selanjutnya terjadilah sebuah tragedi yang mengenaskan dan tidak berperikemanusiaan itu pada masa transisi antara Damus Managing Frans dengan Mas Tronojoyo.

Kelanjutan dari peristiwa tragis itu seorang putra daerah (Iwan Samariansyah) dalam artikelnya yang ditulis pada sebuah blog ISANDRINESIA DIGEST (2007) memberikan informasi bahwa pada tanggal 1 Februari 2003 dalam acara Temu Kader Partai Golkar di lapangan Agathis Tanjung Selor yang dihadiri Akbar Tanjung, para aktivis dari Kabupaten Bulungan mengajukan gugatan yang dikenal dengan "Bulungan Menggugat". Mereka meminta agar Akbar Tanjung sebagai salah satu tokoh nasional mendukung rakyat di Kabupaten Bulungan menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi Tenguyun dalam kaitannya dengan peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada tahun 1964.

Dua pasal tuntutan mereka adalah:
(1) Agar pemerintah pusat menyampaikan permohonan maaf kepada ahli waris Kesultanan Bulungan atas terjadinya pembunuhan terhadap 50 orang keluarga Sultan Bulungan pada kejadian tahun 1964.

(2) Agar pemerintah pusat dapat memberikan ganti rugi yang layak atas hancur dan terbakarnya keraton kesultanan Bulungan serta dirampoknya harta benda kesultanan yang kini lenyap tak tersisa.

Terkait dengan hal tersebut sebenarnya Datoe Dissan Maulana dan Datoe Abdul Azis dalam wawancaranya dengan "Gatra.com" di situs gatracom (tertanggal 19 Desembar 2002) juga pernah menjelaskan bahwa runtuhnya kerajaan Bulungan, akibat ulah antek-antek PKI di bawah pimpinan Panglima Kodam Mulawarman, Brigjen TNI Soeharyo yang membakar dan menjarah isi istana. Bahkan, puluhan kerabat keraton dibunuh dengan tuduhan akan melakukan makar dan bergabung dengan Malaysia. Peristiwa subversif itu dikenal dengan "Bultiken" (Bulungan-Tidung-Kenyah). Puluhan kerabat keraton, serta ratusan rakyat yang tidak berdosa dibantai oleh serdadu tanpa proses pengadilan, dan mayatnya dibuang ke laut Tarakan. Bukti bahwa tuduhan makar itu tidak terbukti adalah adanya surat pernyataan minta maaf dari pasukan Soeharyo, serta pengembalian harta benda yang dijarah pada era Orde Baru, namun sebagian benda-benda berharga itu hilang.

Masih dari situs gatracom dijelaskan bahwa Dt. Dissan Maulana adalah putra ke-10 dari almarhum Sultan Maula Muhammad Jalaluddin. Sedangkah Datoe Abdul Azis adalah cucu dari almarhum Dt. Mansyur. Paling tidak, keterangan yang disampaikan oleh mereka memiliki tingkat validasi (keabsahan) yang tinggi.